PelabuhanSibolga. Pelabuhan ini berada di Kota Sibolga, Sumatera Utara. Pelabuhan ini memiliki dermaga multipurpose dengan panjang keseluruhan mencapai 153 meter dan lebar 31,5 meter, dengan panjang tambatan 405 meter dan luas 400 meter persegi. Pelabuhan Sibolga dapat disandari oleh 4 kapal besar hingga berukuran 6.000 GT. TataLaksana Pengeluaran Barang Impor Di PT. Djakarta Lloyd Merah : maka akan dilakukan pemeriksaan Fisik dan Dokumen Barang. dan mendapat SPB Surat Pemeriksaan Barang, pemeriksaan bisa secara randum acak atau berdasarkan NI nota informasi. Selain pemeriksaan fisik secara visual dapat juga dengan Hi-Co Scan atau dengan X- Ray container. BerdasarkanInpres No. 3 Tahun 1991, tata laksana ekspor adalah sebagai berikut: 1. Kewenangan pemeriksaan barang-barang ekspor Indonesia berada pada Direktur Jenderal Bea dan Cukai RI. 2. Untuk memperlancar ekspor, barang-barang ekspor tidak dikenakan pemeriksaan, kecuali dalam hal-hal berikut: barangimpor/ekspor yang telah dinyatakan sebagai barang yang tidak dikuasai, bila ada barang: busuk segera dimusnakan; tidak tahan lama, berbahaya atau biaya pengurusannya mahal, barang dapat segera dilelang dan pemiliknya diberitahu secara tertulis; yang dilarang dinyatakan menjadi milik negara; yang dibatasi dapat diselesaikan oleh TataLaksana di bidang Impor. Tinggalkan Komentar / Logistic, Transport / Oleh Dunny Nasution. Dasar Hukum. UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006; Kep. Menkeu No. 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kep. Bahwaagar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, dipandang perlu untuk melakukan pengaturan kembali tata laksana kepabeanan di bidang impor sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor dengan Pasal2. (1) Eksportir wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke kantor pabean pemuatan dengan menggunakan PEB. (2) Pengurusan PEB dapat dilakukan sendiri oleh Eksportir atau dikuasakan kepada PPJK. (3) PEB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib atas ekspor: barang pribadi penumpang; Untukmengetahui pengertian tata laksana pemeriksaan kepabeanan. 2. Untuk mengetahui peran kontroversial antara pengawasan dan penyediaan fasilitas. 3. Untuk mengetahui tata laksana pemeriksan kepabeanan. 4. Untuk mengetahui lokasi pemeriksaan fisik barang impor. 5. Untuk mengetahui pengertian dari Indonesia nasional "single window" (INSW). 6. PEMERIKSAANFISIK BARANG IMPOR DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 Tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Impor. 30 Mar 2003. View. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 573/KMK.05/1996. Tempat Penimbunan Sementara. 17 Sep 1996. TataLaksana Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Ditimbun Di Tempat Penimbunan Berikat - Ortax. Peraturan Dirjen Bea dan Cukai, P - 20/BC/2008. dilakukan pemeriksaan fisik barang di TPB. (2) Atas hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD) sebagaimana dqnM. Tangerang Kementerian Perdagangan mengambil langkah tegas kegiatan impor yang telah menyalahi aturan di Indonesia. Sebagai langkah konkret, Kemendag melakukan pemusnahan barang impor pada Jumat, 9 Juni 2023. Kegiatan pemusnahan dilaksanakan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga PKTN Kemendag di Kawasan Industri Keroncong, Tangerang, Banten. Pemusnahan tersebut dipimpin oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Adapun barang impor yang dimusnahkan senilai Rp13,31 miliar. Sejumlah pihak turut hadir dalam kegiatan pemusnahan. Di antaranya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Babar Soeharso dan Kepala Kanwil Ditjen Bea Cukai Banten Rahmat Subagyo. Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri perwakilan dari Polda Metro Jaya, Polda Banten, dan Kejaksaan Tinggi Banten. Turut mendampingi Mendag Zulkifli Hasan Plt. Direktur Jenderal PKTN Moga Simatupang serta Staf Ahli Bidang Manajemen dan Tata Kelola Veri Anggriono. "Kemendag melalui Balai Pengawasan Tertib Niagga Bekasi telah melakukan pengawasan tata niaga impor di luar kawasan pabean post border di wilayah Jawa Barat dan Banten periode Januari—Mei 2023. Ada enam importir yang mendapatkan sanksi berupa pemusnahan barang dengan total nilai pabean sebesar Rp13,31 miliar," terang Mendag Zulkifli Hasan. Dok. Kemendag Komoditas yang dimusnahkan antara lain produk makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen kesehatan, produk kehutanan, dan busbar pelat tembaga. Produk-produk tersebut berasal dari Thailand, Tiongkok, dan India. Mendag Zulkifli Hasan menjelaskan, pelanggaran yang dilakukan para importir yaitu tidak memiliki dokumen laporan surveyor dan/atau pengecualiannya, tidak memiliki dokumen persetujuan impor, dan tidak memiliki dokumen Nomor Pendaftaran Barang NPB. Pengawasan post border dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, melalui pemeriksaan kesesuaian antara izin impor yang dimiliki pelaku usaha dengan barang yang diimpor. Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah barang keluar dari kawasan pabean dengan tujuan mendorong percepatan usaha dan investasi di Indonesia. Langkah tegas ini dilakukan, lanjut Mendag Zulkifli Hasan, untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha. Barang ilegal merugikan negara dan mengganggu ekonomi dalam negeri. "Kegiatan pemusnahan barang kali ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku usaha yang tidak menaati peraturan terkait impor, yaitu Permendag Nomor 25 Tahun 2022," ujar Mendag. Ilustrasi pemusnahan barang temuan hasil pengawasan tata niaga impor di luar kawasan pabean senilai Rp 13,31 miliar. TANGERANG - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersama Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Kemendag memusnahkan barang temuan hasil pengawasan tata niaga impor di luar kawasan pabean senilai Rp 13,31 miliar karena tidak sesuai ketentuan ilegal.Zulkifli Hasan mengatakan komoditas yang dimusnahkan antara lain produk makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen kesehatan, produk kehutanan dan busbar pelat tembaga. Produk-produk tersebut berasal dari Thailand, China, dan India."Kita temukan tadi impor barang yang tidak dilengkapi oleh pabean jadi sama juga ilegal. Tadi sudah kita bakar sebagian, nilainya Rp 13,31 miliar lebih," ujar Zulkifli usai pemusnahan produk ilegal di Kota Tangerang, Banten, Jumat 9/6/2023.Zulkifli menyampaikan barang ilegal merugikan negara karena berhubungan dengan pendapatan pajak. Selain itu, barang ilegal dapat mengganggu pergerakan ekonomi Indonesia. Menurutnya, pelanggaran yang dilakukan para importir yaitu tidak memiliki dokumen laporan surveyor dan/atau pengecualiannya, tidak memiliki dokumen persetujuan impor, dan tidak memiliki dokumen Nomor Pendaftaran Barang NPB.Pengawasan post border dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, melalui pemeriksaan kesesuaian antara izin impor yang dimiliki pelaku usaha dengan barang yang tersebut dilakukan setelah barang keluar dari kawasan pabean dengan tujuan mendorong percepatan usaha dan investasi di Indonesia."Kalau ilegal itu kan jelas tidak sesuai prosedur, menyakitkan dan mengganggu UMKM usaha mikro, kecil dan menengah," kata tegas ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha. Barang ilegal merugikan negara dan mengganggu ekonomi dalam negeri. sumber Antara 0% found this document useful 0 votes66 views53 pagesDescriptionTata Laksana ImporCopyright© © All Rights ReservedAvailable FormatsDOCX, PDF, TXT or read online from ScribdShare this documentDid you find this document useful?0% found this document useful 0 votes66 views53 pagesTata Laksana Impor You're Reading a Free Preview Pages 9 to 34 are not shown in this preview. You're Reading a Free Preview Page 38 is not shown in this preview. You're Reading a Free Preview Pages 42 to 46 are not shown in this preview.